MEDIAAKTUAL.CO.ID — BP BUMN mendorong Perum Perhutani mengalihkan sumber pendapatan dari bisnis kayu ke perdagangan karbon, seiring pendapatan dari penebangan hutan yang kini mencapai Rp1,5 triliun per tahun. Langkah ini menyusul terbitnya sejumlah regulasi perdagangan karbon yang disiapkan pemerintah bersama OJK.
Direktur Pengelolaan Perusahaan Umum BP BUMN Muhammad Khoerur Roziqin menyatakan Perhutani punya modal alam yang jauh lebih luas dari sekadar kayu. Karbon, tata air, wisata, hingga jasa lingkungan disebut sebagai sumber ekonomi yang belum tergarap optimal.
Karena itu, perusahaan pelat merah itu diminta mulai mengukur potensi penyerapan karbon dari kawasan hutan yang dikelolanya. Perdagangan karbon nantinya diarahkan menyasar pembeli dari pasar domestik maupun internasional.
Pendapatan Kayu Rp1,5 Triliun Jadi Patokan
Roziqin menyebut angka Rp1,5 triliun per tahun sebagai acuan yang ingin dikejar dari perdagangan karbon. Nilai itu setara dengan pendapatan Perhutani dari bisnis kayu dan industri kayu saat ini.
"Harusnya pendapatan Perhutani dari menebang hutan yang saat ini Rp1,5 triliun per tahun, harusnya bisa di-cover dari carbon trading," ujarnya saat ditemui di Bandung, dikutip Jumat, 18 September.
Meski begitu, pergeseran model bisnis tidak dilakukan sekaligus. Pada tahap awal, perdagangan karbon akan dikombinasikan dengan bisnis kayu sebelum berpotensi menggantikan pendapatan dari penebangan hutan.
"Transformasi dari Perhutani yang paling nyata itu dari switch revenue-nya dari sebelumnya menebang hutan, nanti mulai dikombinasi dengan carbon trading," kata Roziqin.
Jawa Masih Bergantung Kayu, Luar Jawa Lebih Ekstrem
Direktur Operasi Perum Perhutani Wawan Triwibowo membeberkan peta pendapatan perusahaan. Perhutani memegang izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 3,6 juta hektare, dengan 2,4 juta ha di Pulau Jawa dan 1,21 juta ha di luar Jawa.
Di Pulau Jawa, kayu dan industri kayu menyumbang 41 persen pendapatan. Getah dan industri GTD menjadi kontributor terbesar dengan 47 persen, disusul agroforestri 6 persen, wisata 5 persen, dan MKP 1 persen.
Ketergantungan pada kayu justru lebih tinggi di luar Jawa. Untuk kawasan Kalimantan dan Sulawesi Selatan, 92 persen pendapatan berasal dari kayu dan industri kayu. Sisanya dari hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa wisata 5 persen, serta tanaman industri 3 persen.
Berbeda lagi di Lampung dan Bangka Belitung. Di dua wilayah itu, getah pinus mendominasi dengan 82 persen, agroforestri 14 persen, dan jasa serta rehabilitasi 4 persen.
Sumatera dan Kalimantan Jadi Fokus Karbon
Perhutani tengah membentuk Project Management Office (PMO) untuk mempelajari potensi perdagangan karbon. Kawasan hutan di luar Jawa, terutama Sumatera dan Kalimantan, akan menjadi fokus pengembangan.
Asesmen terhadap kondisi PBPH di kawasan tersebut masih berjalan. "Kami berharap ke depan fokus kita di luar Jawa, seperti Sumatera dan Kalimantan, kita akan fokuskan ke carbon trading," ujar Wawan.
Di sisi lain, Perhutani tetap menjalankan program penanaman guna meningkatkan tutupan lahan. Pada musim tanam 2026, perusahaan menyiapkan 20.479.182 bibit tanaman untuk memenuhi target penanaman seluas 26.007 ha.
Penanaman itu tersebar di 57 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) di wilayah kerja Perhutani. "Persiapan musim tanam merupakan bagian penting dari komitmen untuk menjaga kelestarian sekaligus memastikan hutan terus memberikan manfaat bagi masyarakat," ucap Wawan.
Wawan menambahkan Perhutani ingin mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan kayu dengan mengembangkan sumber ekonomi lain, termasuk konsep forest resort di kawasan hutan.
Bagi Perhutani, peralihan ini menentukan arah bisnis jangka panjang. Jika perdagangan karbon berjalan sesuai rencana, hutan yang selama ini dinilai dari volume tebangan bisa menjadi aset yang menghasilkan tanpa perlu ditebang.