JAKARTA - Menjelang penghujung tahun 2025, perbankan di Indonesia gencar menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) demi mencapai target nasional.
Data per Oktober menunjukkan realisasi penyaluran KUR oleh beberapa bank besar telah mendekati kuota yang ditetapkan untuk tahun ini.
Program KUR sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta memperluas inklusi keuangan di seluruh wilayah.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mencatat penyaluran KUR sebesar Rp 147,20 triliun kepada 3,2 juta debitur selama sepuluh bulan terakhir. Capaian tersebut setara 83,16% dari total alokasi KUR BRI sebesar Rp 177 triliun. Jumlah ini meningkat dibanding alokasi awal Rp 175 triliun.
Direktur Micro BRI, Akhmad Purwakajaya, menekankan manfaat penyaluran KUR bagi debitur. “Dari hasil riset kami, 69,7% debitur KUR mengaku omzet usahanya meningkat setelah menerima pinjaman,” ujarnya.
Penyaluran KUR BRI didominasi segmen Komersial Kecil dan KUR Kecil, yang diyakini memberikan dampak positif bagi pertumbuhan UMKM di berbagai daerah.
Mandiri Fokus pada Sektor Produksi
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk juga mencatatkan realisasi penyaluran KUR mendekati target tahun ini. Hingga Oktober, penyaluran KUR Mandiri mencapai Rp 38,11 triliun atau 92,96% dari target Rp 41 triliun, dengan total 329.012 debitur UMKM.
“Di era seperti saat ini penting sekali untuk melakukan inovasi dan perluasan akses keuangan syariah bagi seluruh lapisan masyarakat,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, beberapa waktu lalu. Pernyataan ini menegaskan pentingnya inovasi dan inklusi keuangan, termasuk melalui program KUR.
Dari segi sektor, KUR Mandiri paling banyak tersalur ke sektor produksi, yakni 61,47%. Rinciannya, subsektor pertanian sebesar 31,31%, jasa produksi 21,34%, industri pengolahan 7,41%, dan perikanan 1,37%.
SVP Micro Development & Agent Banking Bank Mandiri, Bayu Trisno Arief Setiawan, menegaskan kualitas kredit tetap dijaga dengan rasio NPL di bawah 1%, menunjukkan penyaluran KUR yang sehat.
Variasi Kinerja BPD di Daerah
Bank Pembangunan Daerah (BPD) menunjukkan kinerja yang beragam dalam penyaluran KUR. PT Bank BPD DIY mencatatkan penyaluran sebesar Rp 958 miliar hingga Oktober 2025, setara 79,83% dari kuota Rp 1,2 triliun.
Menurut Direktur Pemasaran dan Unit Usaha Syariah BPD DIY, Raden Agus Trimurjanto, sektor perdagangan menyerap KUR terbesar. “Selain itu, sektor pertanian kehutanan dan perikanan serta akomodasi penyediaan makan minum juga menjadi penerima yang dominan,” jelasnya.
Namun, tantangan tetap ada. Beberapa nasabah memiliki rekam jejak kredit kurang baik, sehingga NPL gross BPD DIY berada di level 3,2%. Selain itu, sulitnya menjangkau nasabah baru yang belum pernah menerima pinjaman serta kondisi makro ekonomi menjadi hambatan dalam percepatan penyaluran KUR.
BPD Sumsel Babel juga menghadapi tantangan serupa. Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan, Teddy Kurniawan, menyebutkan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat memengaruhi laju penyaluran. Khusus sektor produksi, faktor eksternal seperti cuaca dan musim turut menentukan kinerja penyaluran KUR.
Hingga kuartal III-2025, penyaluran BPD Sumsel Babel mencapai Rp 875 miliar atau 55% dari target tahunan. Dari jumlah tersebut, sektor produksi menyerap 65% dari total penyaluran, dengan dominasi sektor pertanian dan perdagangan.
BPD Bali Tunjukkan Kinerja Positif
BPD Bali mencatatkan penyaluran KUR lebih optimal dibandingkan beberapa BPD lain. Hingga 12 November 2025, penyaluran KUR telah mencapai Rp 1,55 triliun atau 81,57% dari target tahun penuh. Direktur Utama BPD Bali, I Nyoman Sudharma, merinci: KUR super mikro Rp 530 juta, KUR mikro Rp 300 miliar, dan KUR Kecil Rp 1,2 triliun.
Distribusi penyaluran KUR BPD Bali di berbagai sektor usaha mencatat proporsi perdagangan 38,92%, jasa 39,24%, pertanian 13,94%, dan sisanya industri pengolahan, perikanan, serta konstruksi.
Total penyaluran ke sektor produksi mencapai 61,08%. Dari sisi kualitas kredit, NPL sangat rendah, hanya 0,03%, sebagian karena debitur meninggal dunia.
Meski demikian, Nyoman menegaskan perlambatan pertumbuhan UMKM tetap menjadi faktor yang memengaruhi laju penyaluran KUR di sisa tahun ini.
Target Nasional dan Dukungan Pemerintah
Secara nasional, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mengungkapkan penyaluran KUR hingga 20 Oktober 2025 telah mencapai Rp 218 triliun. Jumlah tersebut setara 72,67% dari plafon maksimal KUR sebesar Rp 300 triliun.
Program KUR menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam memperkuat pembiayaan UMKM. Penyaluran tepat waktu diharapkan tidak hanya membantu mempertahankan usaha, tetapi juga meningkatkan omzet debitur, memperluas lapangan kerja, dan mendukung perekonomian daerah.
Tantangan dan Peluang ke Depan
Meskipun realisasi penyaluran KUR menunjukkan capaian positif, sejumlah tantangan tetap harus dihadapi. Faktor makro ekonomi, daya beli masyarakat, kondisi cuaca, dan kesulitan menjangkau nasabah baru menjadi hambatan. Beberapa BPD juga menghadapi tantangan dalam menjaga NPL tetap rendah.
Namun, peluang pertumbuhan tetap terbuka lebar. Dukungan pemerintah, pengawasan OJK, dan strategi perbankan yang terstruktur memungkinkan UMKM menerima pembiayaan yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan.
Dengan demikian, KUR dapat menjadi alat efektif untuk pemberdayaan UMKM, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Menjelang akhir tahun 2025, penyaluran KUR oleh bank-bank besar maupun BPD menunjukkan capaian yang signifikan meskipun menghadapi tantangan tertentu.
Kinerja BRI, Mandiri, dan BPD Bali menunjukkan keberhasilan penyaluran, sedangkan beberapa BPD lain menghadapi tantangan dalam menjaga NPL dan menjangkau debitur baru.
Dengan strategi tepat, inovasi, dan dukungan pemerintah, KUR tetap menjadi instrumen vital dalam memperkuat UMKM serta mendorong inklusi keuangan di Indonesia.
Ke depan, pengawasan kualitas kredit dan upaya menjangkau lebih banyak debitur menjadi kunci agar program ini memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat.
