JAKARTA - Provinsi Kalimantan Tengah kini memiliki pos bantuan hukum atau Posbankum sebagai upaya nyata pemerintah untuk meningkatkan akses keadilan bagi seluruh masyarakat. 

Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa keberadaan posbankum merupakan garda terdepan dalam memberikan layanan hukum yang mudah dijangkau.

"Posbankum ini sebagai garda terdepan sebagai perwujudan akses keadilan bagi masyarakat," ujar Supratman dalam peresmian posbankum di Palangka Raya, Kamis, yang turut dihadiri Gubernur Agustiar Sabran.

Menurut Menkum, posbankum tidak hanya hadir sebagai simbol, tetapi juga sebagai fasilitas konkret yang mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi dan pendampingan hukum secara gratis. Kehadiran posbankum diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan hukum di tingkat masyarakat.

Tujuan dan Fungsi Posbankum

Posbankum difokuskan untuk memberikan informasi, konsultasi, dan bantuan hukum bagi warga, terutama yang tinggal di desa maupun kelurahan dengan keterbatasan akses layanan hukum. Layanan ini bersifat profesional dan gratis, sehingga dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang kurang mampu.

"Posbankum berfungsi sebagai titik layanan informasi dan pendampingan hukum yang mudah dijangkau masyarakat desa dan kelurahan, sehingga memberikan kemudahan bagi warga dalam memperoleh bantuan hukum secara gratis dan profesional," kata Menkum.

Masyarakat dapat memanfaatkan posbankum untuk menangani berbagai permasalahan hukum, mulai dari konflik agraria, sengketa tanah, masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penganiayaan, hingga persoalan hukum lainnya. 

Dengan demikian, posbankum diharapkan menjadi solusi cepat dan efektif di tengah masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan hukum.

Dukungan Pemerintah Daerah

Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menegaskan dukungannya terhadap pendirian posbankum di daerah tersebut. Menurutnya, keberadaan posbankum beserta tenaga paralegal yang kompeten di setiap desa dan kelurahan memberi rasa aman dan tenang bagi masyarakat.

"Posbankum hadir sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi, konsultasi, dan bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat tidak mampu atau yang menghadapi masalah hukum," tegas Agustiar.

Pemerintah provinsi juga melihat posbankum sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran hukum warga, menyelesaikan berbagai sengketa secara damai, dan menegakkan keadilan di seluruh lapisan masyarakat.

Dampak Posbankum terhadap Masyarakat

Keberadaan posbankum membawa sejumlah manfaat signifikan bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Pertama, masyarakat kini memiliki akses yang lebih mudah untuk mendapatkan pendampingan hukum, sehingga mereka yang awam atau tidak mampu tetap dapat memperoleh layanan hukum yang profesional.

Kedua, posbankum juga diharapkan dapat meminimalisir sengketa, terutama konflik agraria dan masalah kepemilikan tanah yang kerap terjadi di daerah. Dengan adanya fasilitas ini, penyelesaian sengketa bisa dilakukan lebih cepat dan terstruktur.

Ketiga, posbankum mendukung peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Warga menjadi lebih paham hak dan kewajiban mereka, serta mekanisme penyelesaian masalah hukum yang benar. Dampak jangka panjangnya, masyarakat diharapkan mampu hidup lebih aman, nyaman, dan sejahtera secara hukum.

Posbankum sebagai Pilar Akses Keadilan

Menkum Supratman menekankan bahwa posbankum bukan sekadar fasilitas administratif, tetapi pilar strategis dalam memastikan akses keadilan. Dengan filosofi dan semboyan lokal yang selaras, Kalimantan Tengah dianggap sebagai lokasi ideal untuk implementasi program ini.

"Bagi Kalimantan Tengah jauh lebih mudah karena semboyan dan falsafah daerah ini sudah mencerminkan tujuan dari posbankum," ujarnya.

Dengan integrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, posbankum diharapkan menjadi model bagi provinsi lain dalam menghadirkan keadilan yang merata bagi masyarakat.

Peran Tenaga Paralegal

Salah satu kunci keberhasilan posbankum adalah kehadiran tenaga paralegal yang terlatih dan kompeten. Mereka berperan sebagai pendamping masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum, memberikan informasi yang akurat, dan memastikan hak-hak warga terpenuhi.

Selain itu, tenaga paralegal juga menjadi penghubung antara masyarakat dengan instansi hukum, sehingga masyarakat yang kurang memahami prosedur hukum tetap bisa mendapatkan layanan yang efektif. Kehadiran mereka menegaskan bahwa posbankum bukan sekadar simbol, melainkan lembaga yang bekerja secara nyata di lapangan.

Harapan untuk Penyelesaian Sengketa

Dengan posbankum, diharapkan berbagai sengketa, baik tingkat desa maupun kelurahan, dapat terselesaikan secara damai dan cepat. Konflik agraria, masalah kepemilikan tanah, serta sengketa pribadi dapat ditangani dengan pendekatan hukum yang tepat, sehingga meminimalisir potensi konflik yang berlarut-larut.

Selain itu, masyarakat yang mendapatkan pendampingan hukum lebih percaya diri dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi persoalan hukum. Hal ini mendukung terciptanya masyarakat yang sadar hukum dan berkeadilan.

Posbankum di Kalimantan Tengah menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses keadilan. Melalui layanan hukum gratis, tenaga paralegal yang kompeten, dan dukungan pemerintah daerah, posbankum diharapkan mampu memberikan rasa aman, menegakkan keadilan, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, program ini berpotensi menjadi model nasional untuk memperluas akses hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan ekonomi.