JAKARTA - Para pelaku di industri jasa keuangan menilai bahwa implementasi cetak biru universal banking di tanah air saat ini masih dihadapkan pada sederet persoalan yang belum tuntas.

Masalah tersebut membentang mulai dari urusan penyeragaman standar data, ketertelusuran antar-sistem (interoperabilitas), hingga benteng pertahanan tata kelola keamanan siber yang wajib dipertebal.

Di tengah sekat-sekat yang kian baur antara jagat perbankan, fintech, investasi, asuransi, hingga korporasi telekomunikasi, kerja sama lintas sektor mutlak diperlukan.

Sinergi ini menjadi syarat utama agar integrasi layanan keuangan digital tidak sampai menumbalkan proteksi data ataupun kenyamanan nasabah.

Sistem universal banking hari ini tidak lagi sekadar menyatukan pelbagai rumpun layanan keuangan ke dalam satu wadah.

Lebih jauh dari itu, model ini menuntut adanya kesepakatan standar baku agar institusi dengan isi perut teknologi yang berbeda-beda tetap bisa saling terhubung secara aman sekaligus ringkas.

Presiden Direktur PT Krom Bank Indonesia Tbk. (BBSI) Anton Hermawan mengatakan implementasi universal banking akan membuat bank bekerja sama dengan lebih banyak mitra dibandingkan sebelumnya.

Tidak hanya dengan perusahaan fintech, tetapi juga perusahaan investasi, asuransi, perusahaan telekomunikasi, hingga berbagai penyedia layanan digital lainnya.

Menurut Anton, kondisi tersebut menghadirkan tantangan baru karena setiap institusi memiliki sistem inti (core banking), infrastruktur teknologi, serta standar pengelolaan data yang berbeda.

"Semua perusahaan memiliki legacy system, core banking, dan standar yang berbeda-beda. Cara mendaftarkan satu nasabah juga berbeda. Itu menjadi tantangan pertama ketika kami berbicara universal banking," ujarnya dalam diskusi panel Building the Rails of Trust: Infrastructure Readiness for Universal Banking and Responsible Finance, dikutip pada Selasa (7/7/2026).

Dia menjelaskan tantangan berikutnya adalah bagaimana seluruh sistem tersebut dapat saling berkomunikasi menggunakan standar yang sama.

Anton menilai bahwa Indonesia memang telah memiliki Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) yang dikembangkan Bank Indonesia.

Namun, standar tersebut masih perlu diperluas agar dapat mengakomodasi kebutuhan universal banking yang jauh lebih kompleks.

Anton mencontohkan proses pembukaan rekening yang saat ini masih dilakukan secara berbeda di setiap lembaga jasa keuangan.

Ke depan, menurutnya, industri membutuhkan konsep single customer view, yakni satu identitas nasabah yang dapat dikenali secara konsisten oleh bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, maupun lembaga jasa keuangan lainnya.

Dengan konsep tersebut, data yang diperlukan setiap lembaga menjadi seragam sehingga nasabah tidak lagi harus mengulang proses registrasi maupun menyerahkan dokumen yang sama setiap kali menggunakan layanan berbeda.

"Kalau itu tidak kami terapkan, ada kemungkinan customer experience-nya akan sangat buruk karena semuanya menjadi berulang," katanya.

Anton juga menyoroti perlunya standardisasi proses Know Your Customer (KYC).

Menurutnya, penyamaan standar KYC memungkinkan pertukaran data dilakukan secara langsung antarlembaga sehingga proses verifikasi menjadi lebih cepat tanpa mengurangi aspek kepatuhan.

Selain itu, Anton menegaskan universal banking bukan berarti seluruh perusahaan menggunakan satu core banking yang sama.

Masing-masing institusi tetap akan mempertahankan sistem inti yang dimiliki.

Oleh karena itu, fokus pengembangan seharusnya diarahkan pada pembangunan standar open API agar setiap sistem dapat saling berkomunikasi meski dibangun di atas platform yang berbeda.

"Saya yakin masing-masing akan tetap menjaga core system-nya sendiri. Yang penting bagaimana mereka bisa saling berkomunikasi. Karena itu open API menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dibangun," ujarnya.

Di luar aspek teknologi, Anton menilai kesiapan sumber daya manusia justru menjadi tantangan yang tidak kalah besar.

Setiap industri memiliki pendekatan berbeda terhadap kepatuhan, pengelolaan risiko, hingga tata kelola sehingga penyelarasan budaya kerja menjadi pekerjaan rumah dalam implementasi universal banking.

Direktur Utama PT Artajasa Pembayaran Elektronis sekaligus Wakil Ketua Umum Aftech Haryati Lawidjaja mengatakan Indonesia sebenarnya telah memiliki fondasi interoperabilitas sistem pembayaran yang cukup matang.

Hal itu tercermin dari implementasi BI-FAST, QRIS, hingga QRIS lintas negara (cross-border).

Ketika layanan berkembang menuju konsep beyond banking, tantangan yang dihadapi tidak lagi terbatas pada integrasi perbankan dan fintech.

Haryati menyebut ekosistem akan melibatkan perusahaan telekomunikasi, e-commerce, hingga berbagai platform digital lain yang masing-masing memiliki standar berbeda.

"Kalau kami bicara universal banking, kami tidak hanya bicara banking dan fintech, tetapi juga telco, e-commerce, dan berbagai pihak lainnya. Di situlah kolaborasi menjadi sangat penting," ujarnya.

Menurut Haryati, interoperabilitas tidak cukup hanya menghubungkan sistem secara teknis (connect the system).

Yang jauh lebih penting adalah membangun kepercayaan antarpelaku sehingga pertukaran data dapat dilakukan secara aman, bertanggung jawab, sekaligus tetap mematuhi aturan perlindungan data pribadi.

Di sisi regulator, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Rangga Cipta Pratama mengatakan arah pengembangan tersebut telah dituangkan dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

Blueprint tersebut dibangun di atas konsep Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, yakni memperkuat infrastruktur pembayaran, memperkuat pelaku industri, serta membangun standardisasi nasional.

Menurut Rangga, Bank Indonesia tengah memperkuat tiga lapisan infrastruktur sistem pembayaran, yakni pembayaran ritel melalui BI-FAST, pembayaran bernilai besar melalui penguatan BI-RTGS yang akan mendukung transaksi multivaluta dan standar ISO 20022, serta pembangunan infrastruktur data melalui unique identifier, account inquiry, dan data exchange platform.

"Kalau kami hanya memperkuat infrastrukturnya, tetapi para pelaku industrinya tidak memiliki manajemen risiko yang memadai, maka eksposur risikonya akan kembali ke infrastruktur itu sendiri," katanya.

Anggota Dewan Etik Aftech Pratama Persadha menilai tantangan terbesar universal banking justru berada pada aspek keamanan siber.

Pola serangan siber telah bergeser dari yang sebelumnya berfokus pada sistem inti (core banking) menjadi menyasar seluruh ekosistem digital yang saling terhubung.

"Kalau dulu hacker menyerang core banking, sekarang yang mereka incar adalah ekosistemnya. Mereka melihat bank menggunakan API, cloud, aplikasi mobile, vendor, sampai nasabah. Celah-celah itulah yang sekarang dimanfaatkan," ujarnya.

Pratama mengatakan semakin terbukanya konektivitas antarlembaga melalui API maupun layanan digital membuat industri harus memperkuat keamanan di seluruh rantai ekosistem, bukan hanya pada sistem inti.

Dia menilai ancaman kini datang dari berbagai sisi, mulai dari serangan phishing berbasis kecerdasan buatan (AI), kebocoran melalui vendor (supply chain), hingga lemahnya pengelolaan aset teknologi informasi.

Dia mengungkapkan banyak insiden keamanan siber justru dipicu oleh faktor manusia.

Berdasarkan sejumlah pengujian yang dilakukan di industri keuangan global, tingkat keberhasilan pegawai mengenali serangan phishing masih relatif rendah sehingga menjadi salah satu pintu masuk utama bagi pelaku kejahatan siber.

Selain itu, Pratama menilai masih banyak lembaga yang terlalu fokus berinvestasi pada perangkat keamanan tanpa diimbangi tata kelola keamanan yang memadai.

Dia memandang bahwa inventaris aset digital, latihan business continuity plan (BCP), hingga budaya keamanan siber sering kali luput dari perhatian, padahal aspek tersebut menjadi fondasi dalam membangun ketahanan operasional.

"Kalau kami menuju universal banking, artinya semua lini yang saling terkoneksi harus sama-sama kuat. Sistem keamanan itu akan mengikuti titik yang paling lemah. Kalau ada satu yang lemah, seluruh ekosistem ikut terdampak," katanya.

Sementara itu, Vice President Data Solutions and Digital Financial Services Telkomsel Alfian Manullang mengatakan perusahaan telekomunikasi memiliki peran penting dalam memperkuat fondasi universal banking, mulai dari penyediaan konektivitas digital, pertukaran data yang sesuai dengan tata kelola, hingga pengembangan teknologi autentikasi.

Dia menyampaikan Telkomsel terus memperluas jaringan 4G dan 5G guna meningkatkan kualitas layanan digital sekaligus mengembangkan pemanfaatan data alternatif bersama industri fintech dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aturan perlindungan data sebagai data processor maupun data controller.

Alfian mengatakan pendekatan keamanan juga harus terus berkembang seiring meningkatnya modus kejahatan digital.

Oleh karena itu, penggunaan satu metode autentikasi saja sudah tidak lagi memadai untuk melindungi transaksi digital.

"Kami melihat tidak ada one size fits all untuk keamanan. Pendekatan yang dibutuhkan adalah multi-factor authentication, mulai dari PIN, OTP, biometrik hingga silent authentication yang berjalan di belakang layar sehingga risiko penipuan bisa ditekankan," ujarnya.

Dia menambahkan aset dan intelijen yang dimiliki perusahaan telekomunikasi dapat menjadi lapisan perlindungan tambahan bagi industri jasa keuangan.

Sebabnya kolaborasi antara bank, fintech, telko, regulator, hingga penyedia infrastruktur menjadi semakin penting untuk menjaga integritas transaksi digital.

Paling terpenting yakni kepercayaan (trust) merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem universal banking di Indonesia.

Selain membutuhkan infrastruktur digital yang andal, implementasi universal banking juga harus didukung standar interoperabilitas, tata kelola data, manajemen risiko, serta kolaborasi lintas sektor agar layanan keuangan digital dapat berkembang secara aman, inklusif, dan berkelanjutan.