JAKARTA - Komisi II DPR RI menegaskan krusialnya penguatan koordinasi antara pihak pemerintah pusat serta pemerintah daerah guna memastikan kesiapan sektor lahan dalam menyokong implementasi program prioritas nasional.
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda saat melangsungkan kunjungan kerja di Batam, Kepulauan Riau, Rabu, memaparkan bahwa beberapa program strategis di provinsi tersebut sudah bergulir namun masih membentur hambatan terkait penyediaan area lahan.
"Menurut laporan Pak Gubernur, program-program Astacita sudah berjalan walaupun sebagian masih dalam progres. Beberapa bottleneck yang kami temukan, misalnya soal lahan dan tanah. Jangan sampai dana APBN sudah tersedia, tetapi pelaksanaannya terkendala karena persoalan perizinan maupun regulasi," kata Rifqinizamy.
Berdasarkan penuturannya, agenda kunjungan Komisi II DPR ke wilayah daerah tersebut bertujuan guna memastikan segala macam hambatan yang ada bisa segera dituntaskan lewat jalur koordinasi lintas sektor.
Dirinya juga mengimbau pihak Kementerian Dalam Negeri agar dapat bertindak lebih proaktif dalam menjembatani jalur komunikasi antara jajaran pusat dan daerah, terutama pada eksekusi program strategis nasional.
"Misalnya, untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional akan dipertemukan dengan gubernur, bupati, dan wali kota agar daerah tidak merasa tidak dilibatkan dalam program-program strategis nasional," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menjabarkan capaian serta progres dari sejumlah program prioritas nasional yang masuk ke dalam bagian Astacita Presiden Prabowo di wilayah Kepulauan Riau.
Ansar menjelaskan bahwa pelaksanaan program MBG kini sudah berhasil menyentuh angka 594 ribu penerima manfaat, atau telah mencapai kisaran 87,47 persen dari total keseluruhan target awal yang sebanyak 679 ribu penerima.
Terkait program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Ansar menerangkan bahwa terdapat 51 lokasi yang pembangunannya telah rampung, 180 titik lokasi masih dalam tahap pengerjaan fisik, 271 lokasi sudah aman ketersediaan lahannya, sedangkan 136 titik lainnya masih berada dalam fase pemenuhan lahan.
Mengenai kelanjutan program Sekolah Rakyat, kawasan Kepri kini telah mempunyai tiga unit sekolah rintisan yang berlokasi di wilayah Tanjungpinang, Anambas, dan juga Natuna dengan menampung total keseluruhan sebanyak 201 siswa.
Akan tetapi, jalannya pembangunan fisik sekolah tersebut masih terhambat kendala teknis akibat proses lelang yang berulang kali mengalami kegagalan karena tingginya indeks biaya satuan material bangunan di area kepulauan.
Lebih lanjut, Ansar menerangkan bahwa saat ini sudah tersedia empat titik Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), dengan rincian tiga lokasi di wilayah Batam dan satu lokasi di kawasan Natuna.
Di samping itu, pihak pemerintah daerah juga telah mengajukan usulan sebanyak 124 calon lokasi baru untuk proyek pembangunan KNMP berikutnya, di mana sebagian besar status kesiapan lahannya masih dalam proses peninjauan lapangan.
Dalam forum yang sama, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menggarisbawahi pentingnya melakukan langkah mitigasi benturan pertanahan sebelum dimulainya proses konstruksi.
"Masih ada beberapa kekurangan sehingga terjadi potensi sengketa lahan atau perkara pertanahan, kami berusaha menyelesaikan ini dengan baik," katanya.
Ossy mengutarakan bahwa jajarannya dijadwalkan juga bakal menyambangi kantor Badan Pengusahaan Batam guna meninjau secara langsung sistem pelayanan terkait pengelolaan kawasan areal penggunaan lain di wilayah kota tersebut.
Sebagai poin konklusi, Rifqinizamy menaruh harapan besar agar sinergitas lintas instansi antara pusat dan daerah ini mampu mempercepat jalan keluar masalah pertanahan agar seluruh target program prioritas nasional bisa segera terealisasi.
