JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa pihak parlemen berkomitmen penuh menjalin sinergi dengan pemerintah guna menekan dan memitigasi isu pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia.
“Nanti Satgas Mitigasi PHK, pihak pemerintah dan DPR, akan rutin bertemu untuk kemudian berkoordinasi,” kata Dasco dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Jakarta Jumat.
Keterangan tersebut diutarakan oleh Dasco setelah melangsungkan rapat koordinasi bersama jajaran Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK.
Dasco menguraikan bahwa jalannya koordinasi harian antara pihak DPR dan pihak pemerintah nantinya berada di bawah komando Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.
Lewat agenda konferensi pers tersebut, diumumkan pula bahwa Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi resmi dipilih untuk mengemban tugas sebagai Ketua Satgas Mitigasi PHK.
Prasetyo memaparkan bahwa pihaknya kini mulai melakukan identifikasi serta pemetaan atas problematik industri demi mengantisipasi adanya badai PHK. Satgas Mitigasi PHK bakal berkolaborasi dengan Desk Ketenagakerjaan Polri dalam proses pemetaan itu.
Menurut penilaiannya, kasus PHK saat ini tidak melulu menumpuk di satu sektor spesifik karena akar permasalahannya sangat beragam.
“Ada yang memang, misalnya, permintaannya turun. Ada juga yang bermasalah terhadap modal. Modal disimpan di sebuah institusi perbankan yang institusi perbankannya bermasalah. Ini juga menimbulkan masalah di perusahaannya, padahal sebetulnya perusahaan sangat sehat. Hanya karena bermasalah dengan institusi lain di perbankannya, ini juga ikut bermasalah,” kata Prasetyo.
Oleh sebab itu, Satgas berkomitmen memetakan rupa-rupa kendala tersebut hingga ke bagian yang paling mendetail.
Bagi korporasi yang terindikasi memiliki potensi melakukan PHK, Satgas bakal menerapkan upaya pencegahan secara personal. Di samping itu, Satgas pun memberikan atensi khusus kepada badan usaha yang kedapatan sudah melakukan PHK namun belum menuntaskan tanggung jawabnya.
“Kita mitigasi satu per-satu karena permasalahan PHK tidak selalu berkenaan dengan masalah suplai bahan baku, misalnya, gas atau batu bara. Kadang-kadang juga ada permasalahan konflik internal manajemen perusahaan, tetapi apa pun itu penyebabnya, menjadi tugas kami untuk bersama-sama melakukan mitigasi,” katanya.
Adapun sejumlah perwakilan pemerintah yang turut hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan Said Iqbal, serta Desk Ketenagakerjaan Polri.
