JAKARTA - Rampungnya pembangunan Istana Wakil Presiden menjadi penanda penting bagi kesiapan operasional pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pemerintah memberi sinyal kuat bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mulai menjalankan aktivitas kenegaraan di ibu kota baru tersebut pada 2026.
Kehadiran Wakil Presiden di IKN dinilai bukan sekadar simbol, melainkan bagian dari transisi nyata menuju berfungsinya pusat pemerintahan nasional di Kalimantan Timur.
Istana Wakil Presiden yang telah selesai secara fisik memperkuat optimisme bahwa fase pembangunan IKN mulai bergeser menuju tahap pemanfaatan. Seiring dengan itu, aktivitas aparatur sipil negara (ASN) juga mulai dipersiapkan untuk mendukung operasional pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Pembangunan Fisik Istana Wapres Capai Seratus Persen
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa pembangunan fisik Istana Wakil Presiden telah rampung sepenuhnya. Fokus pengerjaan kini bergeser ke tahap pengisian interior dan furnitur. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab pengadaan furnitur berada di bawah Sekretariat Negara.
"Progres fisiknya sudah selesai, tinggal furnitur. Kalau furnitur Istana Presiden dan Istana Wakil Presiden itu tanggung jawab Sekretariat Negara,” ujar Basuki.
Dengan selesainya pekerjaan struktural utama, Istana Wakil Presiden dinyatakan siap untuk ditempati setelah tahap interior diselesaikan. Hal ini menjadi salah satu prasyarat utama sebelum Wakil Presiden berkegiatan secara rutin di IKN.
Konsep Arsitektur Lokal Huma Betang Umai
Istana Wakil Presiden dibangun dengan mengusung filosofi arsitektur lokal Kalimantan yang dikenal dengan konsep Huma Betang Umai. Konsep ini merepresentasikan nilai kebersamaan, kesetaraan, dan pengayoman yang menjadi bagian dari budaya masyarakat Dayak.
Filosofi tersebut diterjemahkan ke dalam desain bangunan yang menonjolkan harmoni antara fungsi kenegaraan dan kearifan lokal.
Pendekatan arsitektur ini mencerminkan semangat pembangunan IKN yang tidak hanya berorientasi pada modernitas, tetapi juga menghargai identitas budaya setempat. Kehadiran Istana Wakil Presiden dengan konsep tersebut diharapkan menjadi simbol inklusivitas dan persatuan nasional.
Fasilitas Penunjang dan Peninjauan oleh Wapres
Selain desain yang menonjolkan identitas lokal, Istana Wakil Presiden juga dilengkapi dengan sejumlah fasilitas penunjang. Salah satu fasilitas yang disorot adalah kolam renang berukuran olimpiade sepanjang 50 meter. Fasilitas ini menjadi bagian dari kelengkapan kawasan istana.
Basuki mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran telah meninjau langsung bangunan Istana Wakil Presiden dan tidak memberikan catatan khusus.
"Enggak ada catatan khusus dari Mas Gibran. Beliau sudah merasa cocok, ada kolam renang olympic size di dalam. Ibu kemarin juga sudah ke sini melihat," kata Basuki.
Peninjauan tersebut menjadi indikator bahwa bangunan Istana Wakil Presiden telah memenuhi kebutuhan fungsional sesuai rencana awal.
Persiapan Teknis Aktivitas Wakil Presiden
Rencana aktivitas Wakil Presiden di IKN juga ditandai dengan mulai bergeraknya tim pendukung. Basuki menyebutkan bahwa sekitar 50 orang staf Wakil Presiden telah berada di kawasan IKN. Kehadiran mereka bertujuan untuk melakukan berbagai persiapan teknis sebelum Wakil Presiden berkegiatan secara penuh.
Persiapan tersebut meliputi survei furnitur, penataan ruang kerja, serta koordinasi operasional di kawasan ASN Tower 1. Langkah ini dipandang sebagai tahapan awal yang krusial agar operasional Wakil Presiden di IKN dapat berjalan efektif dan lancar.
Kesiapan Hunian dan Perkantoran ASN
Di sisi lain, Otorita IKN juga memfokuskan perhatian pada kesiapan hunian dan perkantoran bagi aparatur sipil negara. Basuki menjelaskan bahwa pembangunan hunian dan perkantoran ASN tahap pertama telah rampung sepenuhnya. Sementara itu, pembangunan tahap kedua masih terus dikebut.
"Saat ini fokus menyelesaikan pembangunan hunian dan perkantoran tahap dua," ujar Basuki.
Kesiapan infrastruktur ASN menjadi elemen penting dalam mendukung rencana pemindahan aparatur negara dari Jakarta ke IKN secara bertahap.
Tahun Krusial Menuju Pemindahan ASN
Basuki menilai bahwa 2026 merupakan tahun krusial dalam pengembangan IKN. Tahun tersebut bertepatan dengan rencana pemindahan ASN dari Jakarta ke ibu kota baru. Sebanyak 16 kementerian dan lembaga negara dijadwalkan mulai beraktivitas di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN.
"Tahun ini sangat krusial pembangunan IKN dengan persiapan pemindahan ASN, kesiapan perkantoran dan hunian jadi perhatian utama," terang Basuki.
Fokus pada kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia menjadi kunci agar proses pemindahan dapat berjalan sesuai target.
Menuju IKN sebagai Ibu Kota Politik 2028
Pemerintah menargetkan aktivasi IKN sebagai pusat kerja pemerintahan dilakukan secara bertahap sepanjang 2026. Sementara itu, target jangka panjang tetap mengarah pada terwujudnya IKN sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028.
"Harus optimistis tuntas 2028," ujar Basuki.
Ia menegaskan bahwa pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif akan terus dilanjutkan sesuai rencana.
Dengan rampungnya Istana Wakil Presiden dan mulai bergeraknya aktivitas pemerintahan, IKN kini tidak lagi sekadar kawasan pembangunan, tetapi telah memasuki fase fungsional sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.
