JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan secara tegas bahwa jajaran pemerintah menghargai kritik sebagai elemen krusial di dalam kehidupan berdemokrasi.
Walakin, Prabowo memberikan peringatan supaya demokrasi di Indonesia tidak dimanfaatkan demi kemaslahatan para pemilik modal maupun pihak luar negeri yang berpotensi mencederai persatuan negara.
Pernyataan itu diutarakan Prabowo sewaktu menyampaikan amanat pada Upacara Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara yang bertempat di Pusat Latihan Brimob, Cikeas, Bogor, Rabu (1/7/2026).
"Saudara-saudara sekalian, kami terus membangun kehidupan demokrasi kami. Kami menghormati kritik, kritik sangat penting, kami butuh kritik untuk mengingatkan kami, kami butuh kritik untuk memperbaiki diri kami," tutur Prabowo.
Kendati begitu, Kepala Negara menggarisbawahi bahwa aspek keamanan demokrasi pun wajib dikawal supaya perjalanannya senantiasa berwujud selaras dengan maslahat nasional.
"Tapi keamanan demokrasi juga harus kami jaga. Janganlah demokrasi dibajak oleh mereka-mereka yang punya uang banyak. Janganlah demokrasi kami dirusak oleh kepentingan-kepentingan asing," katanya.
Prabowo turut mewanti-wanti agar silang pandang di dalam iklim demokrasi tidak bergulir menjadi benturan yang memecah belah warga. Bagi dia, segenap rakyat Indonesia merupakan kesatuan dari satu bangsa yang wajib memelihara kerukunan.
"Perbedaan pendapat tidak boleh berubah menjadi kebencian. Kami adalah semuanya anak bangsa Indonesia. Demokrasi kami harus berciri nilai-nilai bangsa Indonesia. Perbedaan jangan menjadi sumber perpecahan. Kami harus selalu mengutamakan persatuan dan kerukunan di antara kami," ujarnya.
Ia berpendapat, keselarasan di antara hak berekspresi, supremasi hukum, beserta pemeliharaan ketertiban umum bertransformasi menjadi pilar esensial dalam penguatan demokrasi Indonesia yang berpijak pada nilai-nilai persatuan, toleransi, serta maslahat nasional.
Lewat agenda tersebut, Presiden memberikan sorotan khusus atas andil Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku pengawal demokrasi. Ia menitipkan instruksi agar Polri sanggup menggaransi kebebasan warga dalam menyuarakan aspirasi sekaligus memelihara stabilitas publik dan supremasi hukum.
"Polri harus menjaga, penjaga demokrasi, harus menjadi penjaga demokrasi yang dewasa, menjamin setiap warga negara dapat menyampaikan pendapatnya secara damai, dan pada saat yang sama menjaga agar hukum tetap tegak dan ketertiban tetap terpelihara," kata Prabowo.