JAKARTA - Upaya Indonesia mempercepat transisi energi memasuki babak baru dengan menempatkan hidrogen sebagai salah satu pilar penting pembangunan jangka panjang.
Pemerintah memandang hidrogen tidak hanya sebagai sumber energi bersih, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendorong transformasi ekonomi, industrialisasi, dan peningkatan daya saing nasional di tingkat global.
Dalam konteks tersebut, pembentukan ekosistem hidrogen dirancang agar sejalan dengan arah kebijakan nasional serta kesiapan industri dan pasar domestik.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa pengembangan hidrogen harus dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan.
Pendekatan ini bertujuan memastikan kesiapan regulasi, infrastruktur, serta permintaan pasar dapat tumbuh seiring dengan kemampuan teknologi dan sumber daya dalam negeri.
Dengan strategi yang matang, Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan potensi energi terbarukan yang melimpah untuk mendukung pengembangan hidrogen hijau.
Langkah percepatan ini juga mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjawab tantangan dekarbonisasi, sekaligus membuka peluang ekonomi baru di sektor energi bersih.
Hidrogen dinilai memiliki peran penting dalam mendukung sektor industri, transportasi, pembangkit listrik, hingga kegiatan ekspor yang berorientasi rendah karbon.
Tahapan Implementasi Ekosistem Hidrogen Nasional
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menjelaskan bahwa implementasi ekosistem hidrogen di Indonesia akan dilakukan secara bertahap.
Pendekatan bertingkat ini dipilih agar proses pembangunan ekosistem berjalan realistis, adaptif, dan tetap terbuka terhadap evaluasi kebijakan secara berkala.
Menurut Eniya, pengembangan ekosistem hidrogen dibagi ke dalam tiga fase utama. Fase pertama adalah Fase Inisiasi yang berlangsung pada 2025–2034.
Tahap ini difokuskan pada persiapan fondasi, termasuk penguatan regulasi, pengembangan proyek percontohan, serta pembangunan kapasitas awal industri dan pasar.
Selanjutnya, Fase Pengembangan dan Integrasi akan berlangsung pada periode 2035–2045. Pada tahap ini, hidrogen diharapkan mulai terintegrasi lebih luas ke dalam sistem energi nasional dan sektor industri.
Fase terakhir adalah Fase Akselerasi dan Keberlanjutan pada 2045–2060, yang menargetkan pemanfaatan hidrogen secara masif dan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan energi nasional.
Pendekatan bertahap ini dinilai penting untuk menjaga fleksibilitas kebijakan, mengurangi risiko investasi, serta memastikan kesiapan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam ekosistem hidrogen.
Indonesia Gandeng Jepang Percepat Pembangunan Ekosistem Hidrogen
"Jadi menurut saya pada tahun ini, 2026, yang merupakan KPI [key performance indicator] saya, saya sebutkan bahwa hidrogen hijau harus tersedia di pasar hampir 200 ton per tahun. Kita harus mencapainya dan kita ingin menciptakan lebih banyak," tutur Eniya.
Dalam percepatan pengembangan ekosistem hidrogen, kolaborasi internasional menjadi faktor kunci. Indonesia memandang Jepang sebagai mitra strategis yang memiliki keunggulan teknologi, pengalaman pengembangan proyek, serta instrumen pembiayaan yang relevan dalam pengembangan hidrogen dan amonia.
Kerja sama dengan Jepang, khususnya melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), dinilai membuka peluang besar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur hidrogen yang layak secara teknis dan finansial.
Kolaborasi ini menggabungkan keahlian Jepang dalam pengembangan teknologi hidrogen dengan potensi energi terbarukan, skala pasar, serta prospek permintaan jangka panjang yang dimiliki Indonesia.
Eniya menegaskan bahwa pengembangan hidrogen bukan semata instrumen dekarbonisasi, tetapi juga pilar transformasi ekonomi dan industrialisasi jangka panjang. Ekosistem hidrogen diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong industrialisasi rendah karbon yang kompetitif di pasar global.
Peran JICA dan Peta Jalan Kolaborasi Bilateral
Peta Jalan Kemitraan Indonesia–Jepang diharapkan menjadi katalis bagi penguatan kolaborasi industri antara kedua negara. Peta jalan ini dirancang untuk mendorong peningkatan pembiayaan publik, mitigasi risiko tahap awal, serta percepatan pengembangan infrastruktur hidrogen yang memiliki kelayakan ekonomi.
Senior Representative JICA Indonesia, Akira Sato, menilai arah kebijakan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo telah menunjukkan fokus yang jelas pada kemandirian energi dan pangan, sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan yang inklusif.
Menurutnya, kebijakan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi ketahanan nasional, merangsang investasi, serta menerjemahkan momentum pembangunan menjadi manfaat yang dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Dalam kerangka tersebut, JICA menyatakan komitmennya untuk terus mendukung transisi energi Indonesia dan pengembangan ekosistem hidrogen.
Sebagai bentuk konkret kerja sama, Indonesia dan Jepang telah merumuskan Peta Jalan Kolaborasi Indonesia–Jepang untuk Mempercepat Masyarakat Hidrogen-Amonia di Indonesia (HASI). Peta jalan ini melengkapi Rencana Hidrogen dan Amonia Nasional (RHAN) dengan menguraikan metode praktis kolaborasi antara kedua negara.
RHAN sebagai Fondasi Menuju Komersialisasi Hidrogen
Sejalan dengan kerja sama internasional tersebut, Kementerian ESDM telah merumuskan RHAN sebagai panduan strategis menuju komersialisasi hidrogen dan amonia di Indonesia.
Dokumen ini menjadi acuan dalam menyelaraskan kebijakan, investasi, serta pengembangan teknologi hidrogen agar berjalan konsisten dan terarah.
RHAN dirancang untuk memastikan bahwa pengembangan hidrogen tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan, tetapi mampu masuk ke fase komersial yang berkelanjutan.
Dengan dukungan mitra internasional seperti Jepang, Indonesia diharapkan dapat mempercepat adopsi hidrogen sebagai bagian integral dari sistem energi nasional.
Ke depan, pembangunan ekosistem hidrogen diharapkan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok energi bersih global.
Kolaborasi yang solid, kebijakan yang konsisten, dan kesiapan industri menjadi kunci agar ambisi tersebut dapat terwujud secara nyata.