JAKARTA - Kesejahteraan petani menjadi prioritas pemerintah melalui kebijakan penurunan harga pupuk subsidi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, meninjau langsung implementasi penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi di kios-kios di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk meringankan beban biaya produksi pertanian.
Sejak 22 Oktober, pemerintah menurunkan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen. Harga urea kini menjadi Rp90.000 per sak (50 kg) dari sebelumnya Rp112.500 per sak, sedangkan pupuk NPK turun menjadi Rp92.000 per sak dari Rp115.000 sebelumnya.
“Ibu menebus pupuk subsidi apa? Sejak 22 Oktober lalu Pak Presiden sudah menurunkan harga 20 persen ya Bu,” sapa Zulhas kepada petani yang membeli pupuk di Kios Pupuk UD Jaya Mandiri, Desa Taman.
Langkah ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk memastikan sistem distribusi pupuk subsidi lebih efisien dan merata, sehingga petani di berbagai daerah bisa merasakan manfaat langsung dari kebijakan tersebut.
Penerapan Sistem Market to Market untuk Efisiensi
Zulhas menjelaskan bahwa penurunan harga pupuk subsidi tidak hanya berlaku untuk urea dan NPK, tetapi juga untuk phonska dan pupuk organik. Semua harga ditetapkan mengikuti sistem baru Pupuk Indonesia, yang beralih dari mekanisme cost plus menjadi market to market atau mengikuti perkembangan pasar.
“Saat ini sistemnya sudah diubah oleh Pupuk Indonesia dari cost plus menjadi market to market atau ikut perkembangan pasar,” ujar Zulhas.
Dengan mekanisme ini, harga pupuk bisa ditekan hingga 20 persen lebih murah, sekaligus mendukung rencana pembangunan satu pabrik per tahun oleh Pupuk Indonesia. Selain itu, efisiensi dalam sistem ini memungkinkan subsidi pupuk dialokasikan lebih optimal sehingga program swasembada pangan tetap terjaga.
Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden untuk membenahi seluruh BUMN agar lebih efisien, produktif, dan menguntungkan, sekaligus memastikan keberlanjutan pasokan pangan nasional.
Reaksi Petani terhadap Penurunan Harga Pupuk
Penurunan harga pupuk subsidi mendapat sambutan positif dari petani lokal. Salah seorang petani, Ariyana Wahilda, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah atas kebijakan yang meringankan biaya produksi pertanian.
“Terima kasih Pak Presiden, Pupuk Indonesia dan Pak Menko Pangan, karena dengan turunnya harga pupuk subsidi ini minimal mengurangi biaya produksi pertanian,” kata Ariyana.
Petani lain juga menekankan bahwa penurunan harga pupuk membantu mereka lebih mudah mengatur modal dan meningkatkan produktivitas lahan. Dengan biaya pupuk lebih terjangkau, petani di Bondowoso dapat menanam lebih optimal tanpa khawatir tekanan finansial yang tinggi.
Kebijakan ini dipantau secara langsung oleh Zulhas, didampingi oleh Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia (Persero) Wono Budi Tjahyono, untuk memastikan implementasi penurunan HET pupuk subsidi berjalan lancar.
Dukungan Pemerintah dalam Swasembada Pangan
Peninjauan langsung ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam mendukung program swasembada pangan melalui langkah-langkah konkret yang berdampak langsung ke petani.
Zulhas menegaskan bahwa pengaturan harga pupuk subsidi merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong efisiensi BUMN.
“Dengan sistem market to market, bisa menghemat harga pupuk 20 persen dan Pupuk Indonesia bisa membangun satu pabrik per tahun, bahkan subsidi juga bisa lebih hemat,” jelas Zulhas.
Kebijakan ini juga memperlihatkan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan BUMN dalam menciptakan ekosistem pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan. Petani diharapkan tidak hanya mendapatkan manfaat finansial, tetapi juga akses yang lebih mudah terhadap pupuk berkualitas sesuai kebutuhan produksi.
Selain itu, Zulhas menekankan pentingnya pengawasan distribusi pupuk subsidi agar sampai tepat sasaran dan menghindari penyelewengan. Peningkatan transparansi dan pengelolaan yang efisien menjadi kunci agar seluruh program pemerintah dapat berjalan optimal.
Dengan penurunan harga pupuk subsidi yang berhasil diterapkan di Bondowoso, diharapkan model ini dapat menjadi acuan bagi daerah lain, sehingga seluruh petani Indonesia merasakan dampak positif dari kebijakan pemerintah.
Program ini menegaskan bahwa kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan nasional merupakan prioritas utama pemerintah.