JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, baru-baru ini mengumumkan perubahan signifikan dalam kebijakan impor bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Dalam konferensi pers yang diadakan, Bahlil mengungkapkan bahwa periode izin impor BBM akan diubah dari yang sebelumnya satu tahun menjadi enam bulan, dengan evaluasi berkala setiap tiga bulan. Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki tata niaga impor dan ekspor BBM di tanah air.
"Izin impor BBM yang sebelumnya berlaku untuk satu tahun kini akan diubah menjadi enam bulan, dengan evaluasi setiap tiga bulan," jelas Bahlil dalam konferensi pers tersebut. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan serta memberikan fleksibilitas lebih dalam pengelolaan pasokan BBM nasional. Kebijakan ini tidak hanya akan memperketat kontrol terhadap impor, tetapi juga memberikan respons yang lebih cepat terhadap dinamika pasar energi internasional.
Selanjutnya, kebijakan baru ini juga melarang ekspor minyak mentah dari Indonesia. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh produksi minyak dalam negeri harus diolah di dalam negeri guna mengoptimalkan kapasitas kilang yang ada. "Minyak yang sebelumnya diekspor, kini tidak lagi diizinkan untuk diekspor," tambah Bahlil. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan potensi sumber daya dalam negeri serta meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi lokal.
Pengolahan minyak dalam negeri akan diselaraskan dengan kemampuan kilang yang tersedia saat ini. Pemerintah berencana untuk meningkatkan kapasitas kilang melalui penerapan teknologi yang lebih maju, termasuk metode pencampuran atau blending berbagai jenis minyak bumi untuk mendapatkan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan sekaligus mendorong pembangunan industri pengolahan minyak dalam negeri.
Saat ini, izin impor BBM dari Kementerian ESDM harus diperbarui setiap tahun. Namun, dengan adanya perubahan ini, perusahaan pengimpor kini perlu memperbarui izin setiap enam bulan. Selain mengubah durasi izin, perusahaan juga wajib memiliki izin usaha relevan seperti izin usaha pengolahan atau niaga, dan menyampaikan laporan berkala kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) setiap tiga bulan atau sesuai kebutuhan. Hal ini mengacu pada Pasal 11 Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2016 yang mengatur tata kelola perizinan migas.
Di sisi lain, PT Pertamina Patra Niaga meyakinkan bahwa stok BBM tetap aman menjelang bulan Ramadan hingga Idul Fitri tahun 2025. Mars Ega Legowo Putra, Pelaksana Tugas Harian (Pth) Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, menyatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan berbagai infrastuktur yang diperlukan serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memastikan kelancaran distribusi BBM selama periode tersebut. Saat ini, Pertamina Patra Niaga mengoperasikan lebih dari 15,261 outlet BBM yang tersebar di seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Project Manager PT Vivo Energy Indonesia, Iman Resa, juga menegaskan bahwa cadangan BBM perusahaan telah mencapai tingkat yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 90 hari ke depan. Kebijakan pemerintah yang baru ini dipandang sebagai langkah positif untuk menjaga ketahanan energi nasional dan memastikan pasokan BBM tetap terjaga pada tingkat yang aman.
Dengan perubahan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya energi sekaligus memberikan stimulus baru bagi industri pengolahan dalam negeri. Transformasi ini diharapkan tidak hanya mampu menghadirkan stabilitas pasokan energi nasional, tetapi juga mendorong penguatan sektor energi sehingga lebih mandiri dan berdaya saing di kancah global.