JAKARTA - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, menekankan pentingnya kesiapsiagaan Polri dalam menghadapi bencana alam.
Dalam apel kesiapan tanggap darurat bencana di Lapangan Mako Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Kapolri menyampaikan delapan langkah strategis bagi jajarannya untuk memastikan seluruh wilayah Indonesia siap menghadapi ancaman bencana.
Menurut Kapolri, berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sekitar 43,8 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan. Puncaknya diprediksi terjadi secara bertahap mulai bulan ini hingga awal tahun depan, sehingga potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, meningkat.
Selain itu, fenomena La Nina yang diperkirakan mulai terjadi hingga Februari mendatang turut menjadi perhatian. “Meskipun La Nina diprediksi dalam kategori lemah, namun tetap harus diwaspadai karena juga akan berpengaruh terhadap meningkatnya kerawanan bencana,” ujarnya.
Instruksi pertama Kapolri adalah melakukan deteksi dini dan pemetaan wilayah rawan bencana secara berkelanjutan melalui kolaborasi dengan BMKG dan pihak terkait. Langkah ini bertujuan untuk mengantisipasi dampak bencana secara tepat dan cepat, sehingga masyarakat lebih terlindungi dari potensi kerugian.
Kesiapan Personel, Sarana, dan Simulasi Tanggap Darurat
Kapolri menekankan bahwa kesiapsiagaan tidak hanya berhenti pada identifikasi ancaman, tetapi juga pada persiapan personel dan sarana. Setiap satuan harus memastikan alat evakuasi, kendaraan operasional, serta logistik penunjang selalu siap digerakkan kapan pun diperlukan.
“Pastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana; termasuk peralatan evakuasi, kendaraan operasional; serta ketersediaan bantuan logistik pendukung,” pesan Kapolri.
Ia juga menekankan pentingnya rutin melakukan simulasi kegiatan tanggap darurat, termasuk edukasi dan pelatihan bagi anggota Polri agar respons lebih cepat saat bencana terjadi.
Selain itu, informasi kepada masyarakat juga menjadi bagian dari langkah kesiapsiagaan. Kapolri meminta jajarannya memberikan imbauan keamanan dan ketertiban terkait potensi ancaman bencana secara berkala. Hal ini dinilai efektif untuk mengurangi risiko panik dan meminimalkan kerugian.
Pemeriksaan rutin dan pelatihan tanggap darurat menjadi bagian dari strategi untuk memastikan setiap anggota Polri memiliki kemampuan menghadapi bencana dengan efektif.
Simulasi yang dilakukan di berbagai wilayah juga memudahkan koordinasi dengan lembaga terkait, sehingga respon terhadap bencana lebih terukur dan profesional.
Respons Cepat dan Penanggulangan Kemanusiaan
Langkah berikutnya yang diinstruksikan Kapolri adalah memastikan kecepatan dan ketepatan dalam tanggap darurat bencana. Proses ini mencakup evakuasi warga terdampak, penyaluran bantuan logistik, trauma healing, serta percepatan pemulihan dan rehabilitasi infrastruktur maupun kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
“Laksanakan tugas kemanusiaan dengan penuh empati, humanis, dan profesional sehingga tidak hanya menghadirkan rasa aman, tetapi juga kenyamanan bagi masyarakat,” ujar Kapolri. Ia menekankan bahwa penanggulangan bencana harus dijalankan dengan hati dan kesadaran penuh atas tanggung jawab sosial.
Kapolri menambahkan bahwa seluruh kegiatan harus sesuai prosedur, baik sebelum, saat, maupun setelah bencana. Evaluasi dan perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan resiliensi bencana, sehingga setiap kejadian dapat ditangani lebih baik di masa depan.
Kecepatan dalam merespons bencana menjadi indikator utama efektivitas Polri dalam menjalankan amanahnya. Dengan koordinasi yang solid dan pelatihan rutin, diharapkan masyarakat akan merasakan keamanan dan perlindungan yang nyata saat bencana melanda.
Koordinasi Lintas Sektoral dan Sinergi Pemangku Kepentingan
Instruksi terakhir Kapolri menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. TNI, BNPB, Basarnas, PMI, BMKG, pemerintah daerah, relawan, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan penanggulangan bencana berjalan secara terpadu dan tepat sasaran.
Kapolri menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor akan memaksimalkan efektivitas operasi tanggap darurat, mempercepat pemulihan, serta meningkatkan kesiapan masyarakat menghadapi bencana. Ia mengingatkan bahwa tugas penanggulangan bencana adalah amanah yang harus dijalankan dengan profesionalisme dan integritas.
“Mari kita laksanakan tugas dengan penuh semangat, keikhlasan, dan rasa tanggung jawab, sehingga amanah ini dapat terlaksana dengan baik dan menjadi ladang ibadah bagi kita sekalian,” tutup Kapolri.
Dengan delapan langkah strategis ini, Polri memperkuat perannya sebagai salah satu elemen bangsa yang siap melindungi masyarakat dari dampak bencana.
Penerapan strategi yang sistematis, terkoordinasi, dan humanis diharapkan mampu meminimalkan risiko serta mempercepat pemulihan, sehingga masyarakat tetap merasa aman dan terlindungi di tengah kondisi alam yang dinamis.
